LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (LPK) - NGAWI, PIMPINAN MARSONO, SH, ALAMAT: jalan manyar No.18, Beran, Kec. Ngawi  Kab. NGAWI dan di beri amanah UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN yang isinya keamanan dan kenyamanan konsumen sangat dilindungi, Pasal 44 UUPK berbunyi PEMERINTAH MENGAKUI "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat (punya TDLPK. Red) dan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan / atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan / atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;

3. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan / atau jasa yang diperolehnya di pasar;

4. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;

5. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;

6. bahwa kepentingan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas yang diperlukan perangkat peraturan-undangan untuk mewujudkan keseimbangan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

7. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Diberikan:

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Tetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah upaya upaya yang menjamin jaminan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. (PASAL 1 UUPK)

KANTOR: Jl. Manyar No.18.Beran - Ngawi Telp. 0***********0224